Dorong Aksi Korektif Saat Pelaksanaan Haji 2025, Irjen Kemenag: Penyedia Layanan Perlu Bertanggung Jawab dan Jaga Kualitas Layanan

Islami.co (Haji 2025) — Insepktorat Jenderal Kementerian Agama berinisiatif untuk menerapkan Immediate Corrective Action terhadap sejumlah temuan layanan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jemaah haji. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pengawasan Berdampak yang telah diterapkan secara konkret dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H/2025 M oleh Itjen Kemenag.

“Pengawasan yang kami lakukan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi langsung diikuti dengan aksi korektif di lapangan. Kami mendorong agar seluruh penyedia layanan bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kontrak dan menjaga kualitas pelayanan,” ujar Khairunas, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama saat menyapa jurnalis pada acara “Ngobrol Bareng Media” (28/05).

Dalam hal akomodasi, Tim Pemantau Itjen Kemenag telah memberikan rekomendasi untuk melakukan penanganan sesegera mungkin atas laporan kamar yang tidak layak huni dan tidak sesuai kontrak, termasuk tidak tersedianya perlengkapan kamar mandi bagi jemaah.

“Cita rasa makanan adalah bagian penting dari kenyamanan jemaah selama berhaji. Karena itu, kami memastikan setiap menu yang disajikan bercita rasa khas Indonesia dan ramah bagi lansia. Chef dan bahan masakannya pun kami pastikan berasal dari Indonesia agar jemaah merasa seperti di rumah sendiri, meski sedang berada di tanah suci,” ujarnya.

Pada layanan transportasi, lanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Itjen juga dilakukan untuk memastikan standar layanan transportasi antar kota (Madinah–Makkah) dan bus sholawat agar nyaman, tepat waktu, serta bebas pungutan liar.

“Kami memastikan seluruh moda transportasi baik dari Madinah ke Makkah maupun sebaliknya, serta bus sholawat, berjalan sesuai standar kenyamanan dan ketepatan waktu. Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun,” demikian pesan Khairunas.

Saat ini, Itjen sedang menginisiasi adanya pembangunan Dashboard Layanan Haji, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk membantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam mengelola pergerakan jemaah, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Dashboard ini adalah langkah awal menuju digitalisasi layanan haji yang lebih efisien dan transparan. Efektivitas layanan ini perlu didukung oleh sistem data yang terintegrasi, akurat, dan selalu diperbarui. Maka saya minta seluruh pihak, baik di tanah air maupun Arab Saudi, untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebagai fondasi utama keberhasilan layanan ini,” katanya.

(AN)